Suka Nulis

SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI ANGGARAN UNTUK PERMOHONAN DANA HIBAH

-
SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI ANGGARAN Nomor: 008/SP.(nama organisasi/lembaga)/IV/2021 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ......................................... Nomor KTP : ................................ Jabatan : Ketua Umum (organisasi/lembaga) Alamat : .......(kantor sekretariat organisasi/lembaga) No. Telpon : .................................. Saya selaku Ketua .........nama organisasi/lembaga........ yang berkedudukan di alamat sekretariat organisasi/lembaga. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2023 untuk ........(nama organisasi/lembaga)........ tidak terjadi duplikasi anggaran kegiatan tersebut tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan yang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pernyataan ini, saya bertanggungjawab dan siap menerima sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-u
Posting Komentar

Contoh Permohonan Informasi dan SP2HP

-

 


Jakarta, 16 Desember 2020

Nomor          : …………………………………

Lampiran      : 1 (satu) Lampir

Perihal          : Permohonan Informasi dan SP2HP Laporan Polisi Nomor:

…………………… tertanggal ……. atas nama Pelapor ………..

 

Kepada Yth,

Kepala Kepolisian Resort ………………

cq. Penyidik Kriminal Umum Kepolisian Resort …………..

Jalan ………………………………………..

…………………………………………………….

Di tempat

 

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami ……………………….. dkk, Advokat|Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada ……………………………… yang berkedudukan hukum di Jalan ……………………... Dalam hal ini kami selaku kuasa hukum dari klien kami atas nama ………………… berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: …………….. tertanggal ………, hendak menanyakan informasi perkembangan perkara dalam Laporan Polisi Nomor: ………………………… tertanggal ………………… sebagaimana berikut:

 

1.    Bahwa klien kami telah membuat Laporan Polisi Nomor: .................. tertanggal ………………… atas nama ………………. mengenai adanya dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 KUHPidana yang menimpa anak dari Klien Kami selaku korban atas nama ……………………….. yang terjadi pada hari Minggu tanggal …………… sekitar jam ………….. WIB di Jalan ………….;

 

2.    Bahwa atas dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 KUHPidana yang telah dilaporkan oleh Klien Kami kepada POLRES ………… tersebut, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Klien Kami memohon dan meminta informasi SP2HP terkait perkembangan perkara yang telah dilaporkan oleh Klien Kami sebagaimana Laporan Polisi Nomor: ……. tertanggal ………;

 

3.    Bahwa terkait dengan perkembangan perkara merupakan hak klien kami, sesuai Pasal 10 ayat (5) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, yang berbunyi “Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP”. Sehingga atas dasar hal tersebut, kami selaku Kuasa Hukum Klien Kami memohon dan meminta informasi terkait perkembangan perkara klien kami tersebut;

 

4.    Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 17, kami selaku Kuasa Hukum klien kami berhak atas informasi tersebut, yang berbunyi :

 

“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;-------------------------------------------

 

5.    Bahwa atas dasar hal itu, kami selaku Kuasa Hukum memohon dan meminta informasi terkait perkembangan perkara klien kami sesuai Laporan Polisi Nomor: ……………. tertanggal …………..;

 

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas waktunya kami ucapkan terimakasih.

 

                                                         Hormat Kami,      

Kuasa Hukum

(nama kantor hukum)

 

 

 

 

(………………………….kuasa hukum)                    (………………………….kuasa hukum)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Legal Opinion Peninjauan Kembali (Narkotika)

-
  LEGAL OPINION PENINJAUAN KEMBALI ATAS NAMA TERDAKWA ……………………………….   1.     Bahwa Terdakwa ……………… telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Surabaya No: ……………….. tertanggal …………… dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap ( incracht ) atas dasar itu, maka Pemohon PK telah memiliki Novum (bukti baru) berupa putusan Pengadilan Negeri Surabaya untuk dihadirkan dihadapan Majelis Hakim.   2.     Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menegaskan pada poin 2 huruf e yang berbunyi:   “(2) bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotik
Read more »

contoh surat pernyataan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial untuk permohonan dana hibah

-
SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL Nomor: 000/SP.LSM/ORMAS/IV/2021 Pada hari ini ........... tanggal .......... Bulan .......... Tahun ......... Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ..................................................... Jabatan : Ketua Umum Alamat : ................................................... No. Telpon : ............................................. Saya selaku Ketua .......(nama organisas/lembaga)..... yang berkedudukan di Jl..............(sekretariat/kantor lembaga/organisasi)....... Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa lembaga kami yaitu ............(nama organisasi/lembaga)......... bersifat nirlaba, sukarela dan sosial. Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pernyataan ini, saya bertanggungjawab dan siap menerima sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon, (nama organisasi/lembaga) materai (nama ketua umum organi
Read more »

Hukum Acara Tata Usaha Negara

-
BAB I PEMBAHASAN Proses Acara Pemeriksaan Cepat, Singkat, dan Biasa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara A.     Proses Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Awal proses dimulai dengan surat gugat dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, yang pemeriksaannya untuk itu dapat dilakukan melalui acara biasa dan bukan acara biasa. Dengan demikian berkaitan dengan Hukum Acara Formil pada   umumnya dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu acara cepat, acara singkat, dan acara biasa. 1.     Acara Biasa Secara garis besar proses tertib beracara menurut acara biasa dapat dibagi atas tindakan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan dan pada pemeriksaan di (muka) sidang pengadilan dengan berbagai ragam penahapan yang harus dilalui. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui, diantaranya: a.      Tahap ke-1,  Penelitian administrasi yang dilaksanakan oleh panitera dan staf; b.      Tahap ke-2, terdiri dari: 1.      Proses dismissal . 2.
Read more »