Suka Nulis

SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI ANGGARAN UNTUK PERMOHONAN DANA HIBAH

-
SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI ANGGARAN Nomor: 008/SP.(nama organisasi/lembaga)/IV/2021 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ......................................... Nomor KTP : ................................ Jabatan : Ketua Umum (organisasi/lembaga) Alamat : .......(kantor sekretariat organisasi/lembaga) No. Telpon : .................................. Saya selaku Ketua .........nama organisasi/lembaga........ yang berkedudukan di alamat sekretariat organisasi/lembaga. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2023 untuk ........(nama organisasi/lembaga)........ tidak terjadi duplikasi anggaran kegiatan tersebut tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan yang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pernyataan ini, saya bertanggungjawab dan siap menerima sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-u
Posting Komentar

Contoh Akta Perdamaian (acte van dading) atau Perdamaian Bersama Tenaga Kerja

-
AKTA PERDAMAIAN
(Acte van Dading)
  
Antara

KUASA HUKUM PEKERJA/BURUH 

Dengan

PT. ABC JAYA


Pada hari ini ______, tanggal _____ bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat di__________________________, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

PT. ABC JAYA, yang diwakili oleh ______________  selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Nomor ________ Notaris __________, Notaris di ________ yang beralamat di Jl................................................................................... 
Selanjutnya disebut sebagai=================  Pihak Pertama.   

TAN LAW FIRM, yang diwakili oleh Tanjung, S.H., Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  000/SKK/TAN/XII/2022 tertanggal 08 Desember 2022 berkedudukan hukum di Ruko Taman Jaya.
Selanjutnya disebut sebagai==================== Pihak Kedua.

Para Pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi Permasalahan/Perselisihan Hukum sehubungan dengan adanya Surat Anjuran Nomor: 000/081/HI-PHK-22/VIII/2022 yang telah dicatatkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat dan adanya Gugatan Perselisihan Pemutusan Kerja yang telah teregistrasi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 000/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst;

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan/Perselisihan Hukum tersebut diluar Pengadilan (out of court settlement);

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana yang telah disepakati oleh PIHAK KEDUA.
  
MENIMBANG DAN MENGINGAT :

1. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 000/081/HI-PHK-22/VIII/2022 yang isinya sebagai berikut :

Agar Pihak Pengusaha PT. ABC JAYA bersedia untuk memberi uang kompensasi PHK kepada pekerja sdr. Imron dengan rincian sebagai berikut :

Uang Pesangon 9 x Rp. 5.217.180,- = Rp. 46.954.620,-
Upah Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 5.217.180,- = Rp. 26.085.900,-
Uang Penggantian Hak berupa Sisa Cuti 7/25 x Rp.5.217.180,- = Rp. 1.460.810,-
Jumlah = Rp. 74.501.330,-

2. Agar Pengusaha PT. ABC JAYA membayarkan upah pekerja selama tidak dipekerjakan yakni sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar Rp. 5 X Rp. 5.217.180,- = Rp. 26.085.900,- (dua puluh enam juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

3. Agar pihak pekerja sdr. Abdul bersedia uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas.

Bahwa setelah Pihak Kedua mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan pertemuan terkait dengan adanya rencana perdamaian pada tanggal 21 Desember 2022.

MENYATAKAN :

1. Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Akta Perdamaian (Acte van Dading) ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

2. Pihak Pertama bersedia membayar seluruh tuntutan Pihak Kedua sesuai dengan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebesar Rp. .........................................;

3. Pihak Pertama bersedia membayar seluruh tuntutan Pihak Kedua sesuai yang telah disepakati melalui Transfer Rekening Bank Central Asia dengan Nomor Rekening: .............................. atas nama TAN atau pembayaran dilakukan secara tunai (cash) dihadapan Para Pihak paling lambat tanggal 02 Januari 2023;


4. Bahwa apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 02 Januari 2023, maka Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat Para Pihak. Sehingga Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah diajukan oleh Pihak Kedua dan telah teregistrasi dengan Nomor Perkara: 000/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tetap berlanjut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa Pihak Kedua bersedia mencabut Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang teregistrasi dengan Nomor Perkara: 000/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila Pihak Pertama telah menjalankan kewajibannya;

6. Bahwa Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan hukum, dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa maupun pengaduan dan mencegah timbulnya perkara, baik perdata maupun pidana serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan apabila Pihak Pertama telah menjalankan kewajibannya sebagaimana Akta Perdamaian ini;

7. Akta Perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

8. Akta Perdamaian ini dinyatakan berlaku terhitung sejak Pihak Pertama telah menjalankan kewajibannya dengan menunjukkan bukti pembayarannya apabila pembayaran dilakukan melalui transfer ataupun secara tunai (cash) dihadapan Pihak Kedua;

9. Akta Perdamaian ini sepenuhnya merupakan kesepakatan antara Para Pihak dengan itikad baik untuk mengadakan perdamaian ini;

10. Akta Perdamaian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh Para Pihak serta isinya telah dipahami;

11. Bahwa pernyataan dimaksud dalam butir-butir diatas, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak;

Demikian Akta Perdamaian (Acte van Dading) ini, dibuat Para Pihak dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Akta Perdamaian ini terdiri dari 10 (sepuluh) butir dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan dilekatkan materai yang cukup dan dibubuhi tanda tangan Para Pihak dan memiliki Kekuatan Hukum yang sama serta disaksikan oleh para saksi. 


Pihak Pertama           Pihak Kedua


PT. ABC JAYA             Tanjung, S.H.



Disaksikan oleh :



Asep Sunandar


Malik Jumawa

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Legal Opinion Peninjauan Kembali (Narkotika)

-
  LEGAL OPINION PENINJAUAN KEMBALI ATAS NAMA TERDAKWA ……………………………….   1.     Bahwa Terdakwa ……………… telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Surabaya No: ……………….. tertanggal …………… dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap ( incracht ) atas dasar itu, maka Pemohon PK telah memiliki Novum (bukti baru) berupa putusan Pengadilan Negeri Surabaya untuk dihadirkan dihadapan Majelis Hakim.   2.     Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menegaskan pada poin 2 huruf e yang berbunyi:   “(2) bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotik
Read more »

contoh surat pernyataan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial untuk permohonan dana hibah

-
SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL Nomor: 000/SP.LSM/ORMAS/IV/2021 Pada hari ini ........... tanggal .......... Bulan .......... Tahun ......... Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ..................................................... Jabatan : Ketua Umum Alamat : ................................................... No. Telpon : ............................................. Saya selaku Ketua .......(nama organisas/lembaga)..... yang berkedudukan di Jl..............(sekretariat/kantor lembaga/organisasi)....... Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa lembaga kami yaitu ............(nama organisasi/lembaga)......... bersifat nirlaba, sukarela dan sosial. Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pernyataan ini, saya bertanggungjawab dan siap menerima sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon, (nama organisasi/lembaga) materai (nama ketua umum organi
Read more »

Aturan Baku Refund Perusahaan Penerbangan Yang Tidak Berpihak Kepada Pengguna Jasa Ekonomi Menengah Kebawah

-
  Aturan Baku Refund Perusahaan Penerbangan Yang Tidak Berpihak Kepada Pengguna Jasa Ekonomi Menengah Kebawah Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama,   baik dalam bidang hukum,   sosial,   ekonomi maupun politik.   Oleh karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama,   maka tidak terkecuali dalam hal menikmati penggunaan jasa penerbangan.   Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,   keluarga,   orang lain, maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menikmati jasa penerbangan,   maka setiap pelaku usaha pun memiliki hak dan kewajiban yang sama pula yang telah diatur sesuai Pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen. Sehingga apabila menilik kembali kepada UU 8/1999
Read more »